Wako Alfin Perjuangkan Kepastian Status PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu

SUNGAI PENUH, Cuitan.id – Pemerintah Kota Sungai Penuh terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan nasib para tenaga honorer. Melalui sambungan virtual Zoom Meeting, Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, menghadiri langsung Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dari Ruang Sekretaris Daerah pada Senin (8/6/2026).

Dalam rapat penting tersebut, Sekretaris Daerah Alpian, para Asisten, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut mendampingi Wali Kota Alfin. Mereka bersinergi menyuarakan aspirasi demi masa depan aparatur yang lebih jelas.

Rapat akbar ini membahas agenda krusial mengenai penataan Aparatur Sipil Negara (ASN). Fokus utama diskusi tertuju pada skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu dan paruh waktu. Selain itu, para peserta rapat juga membahas kelonggaran aturan belanja pegawai daerah yang saat ini banyak melampaui batas 30 persen dari APBD.

Pertemuan strategis ini juga menghadirkan Menteri PAN-RB, Menteri Dalam Negeri, sejumlah gubernur, pengurus APKASI, APEKSI, serta para kepala daerah dari seluruh penjuru Indonesia. Semua pihak duduk bersama demi mencari jalan keluar terbaik untuk menata tenaga non-ASN tanpa membebani keuangan daerah.

Mendukung Solusi yang Adil dan Sejahtera

Wali Kota Alfin menyambut baik langkah cepat Komisi II DPR RI dan pemerintah pusat. Menurutnya, dialog ini menjadi angin segar untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional sekaligus manusiawi.

“Kami sangat mengapresiasi Komisi II DPR RI, Kementerian PAN-RB, dan Kemendagri yang mau membuka ruang diskusi ini. Kami berharap kebijakan baru nanti bisa memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer, namun tetap ramah terhadap kondisi fiskal daerah,” ujar Alfin dengan penuh optimisme.

Alfin menegaskan bahwa daerah memerlukan formula yang seimbang. Kebijakan pusat harus mampu menyelaraskan kebutuhan pelayanan publik dengan kemampuan anggaran yang ada di daerah. Ia berharap, hasil rapat ini melahirkan keputusan yang memihak pada kepentingan daerah sekaligus memuliakan para honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun.

Melalui kehadiran aktif dalam rapat ini, Pemerintah Kota Sungai Penuh membuktikan langkah nyatanya. Mereka tidak hanya mendukung program pusat, tetapi juga berani menyuarakan kebutuhan lokal demi pelayanan publik yang lebih prima dan berkelanjutan. **