Ilustrasi – Gubernur Jambi Al Haris. UMP Jambi 2027. JAMBI, Cuitan.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi membawa kabar segar bagi seluruh kalangan pekerja dan buruh menjelang pergantian tahun. Gubernur Jambi, Al Haris, resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi Tahun 2027 sebesar Rp3.711.516 per bulan.
Besaran upah baru ini mengalami kenaikan sebesar Rp240.019 atau tumbuh 6,91 persen dibandingkan UMP tahun 2026 yang berada di angka Rp3.471.497. Gubernur Al Haris mengesahkan kebijakan pengupahan ini melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Jambi Nomor 888/KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2026 pada Jumat (20/11/2026).
Langkah cepat Pemprov Jambi ini mendahului tenggat waktu pengumuman nasional dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI yang jatuh pada 21 November 2026.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jambi, M. Harir Khodari, membenarkan terbitnya regulasi baru tersebut melalui Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan (Wasnaker), Dodi Haryanto.
“Alhamdulillah, Bapak Gubernur sudah menandatangani SK Gubernur tentang UMP dan UMSP Provinsi Jambi Tahun 2027 kemarin, tertanggal 20 November 2026,” ungkap Harir melalui keterangan Dodi pada Sabtu (21/11/2026).
Sektor Sawit dan Pertambangan Tembus Rp3,8 Juta
Selain menaikkan standar upah umum, Pemprov Jambi juga mengerek Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk dua sektor unggulan daerah. Nilainya bahkan sukses melampaui angka Rp3,8 juta per bulan.
Berikut rincian lengkap UMSP Provinsi Jambi untuk tahun 2027:
| Sektor Industri & Kode KBLI | UMSP 2026 | UMSP 2027 | Nominal Kenaikan | Persentase |
| Perkebunan & Industri Kelapa Sawit (KBLI 01262 & 10431) | Rp3.513.120 | Rp3.804.304 | +Rp291.184 | 8,29% |
| Pertambangan Batu Bara, Minyak & Gas (KBLI 05100 & 06100) | Rp3.574.446 | Rp3.821.583 | +Rp247.137 | 6,91% |
Landasan Hukum dan Aturan Masa Kerja
Pemprov Jambi merumuskan angka kenaikan ini setelah menggelar Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jambi pada 19 November 2026. Seluruh proses perhitungannya mengacu ketat pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Disnakertrans Jambi mengingatkan seluruh pelaku usaha mengenai batas penerapan upah minimum ini. Ketentuan UMP dan UMSP 2027 berlaku khusus sebagai jaring pengaman bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara itu, perusahaan wajib menyusun dan menerapkan struktur serta skala upah tersendiri bagi pekerja yang sudah mengabdi selama satu tahun atau lebih.
Aturan upah minimum baru ini akan mulai berlaku efektif per 1 Januari 2027. Pemprov Jambi telah mengirimkan salinan resmi SK Gubernur tersebut kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Ketenagakerjaan, seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, Kadin, Apindo, hingga serikat pekerja agar seluruh pihak segera melakukan sosialisasi dan mematuhinya. (**
Tidak ada komentar