Bank Dunia Soroti Anomali Ekonomi RI: Investasi Tinggi, Lapangan Kerja Minim

waktu baca 4 menit
Minggu, 22 Nov 2026 11:09 13 admincuitan

Cuitan.id – Arus modal masuk ke Indonesia terus mencetak rekor tinggi, namun serapan tenaga kerja lokal justru jalan di tempat. Birokrasi yang berbelit, aturan yang kerap berubah, hingga persaingan pasar yang timpang membuat sektor swasta menahan laju ekspansi bisnis mereka.

Fakta ini terungkap dalam laporan terbaru World Bank Group bertajuk Indonesia Country Private Sector Diagnostic edisi Oktober 2026. Bank Dunia menilai ragam hambatan struktural tersebut membuat Indonesia gagal menggaet investor di sektor produktif yang sanggup menawarkan upah layak.

Kalah Cepat dari Malaysia dan Thailand

Bank Dunia menyoroti langkah ByteDance—induk perusahaan TikTok—yang justru memilih Malaysia dan Thailand sebagai basis pusat data dan infrastruktur kecerdasan buatan (AI) regional. Padahal, Indonesia memegang predikat sebagai pasar pengguna TikTok terbesar di Asia Tenggara.

Kedua negara tetangga itu unggul telak dalam kepastian hukum, kemudahan birokrasi, serta pasokan energi. Di Indonesia, pengurusan izin pusat data memakan waktu 12 hingga 24 bulan. Sebaliknya, Malaysia dan Thailand menuntaskan proses serupa hanya dalam 3 hingga 9 bulan.

Banjir Modal, Minim Tenaga Kerja

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang Januari hingga September 2026 menembus angka fantastis, yakni Rp 1.539,2 triliun. Sayangnya, aliran dana asing tersebut masih menumpuk pada sektor komoditas dan ekstraksi sumber daya alam, sementara industri bernilai tambah tinggi belum tumbuh maksimal.

Ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menegaskan bahwa tingginya angka investasi belum tentu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat luas.

“Kalau kita melihat angka investasi, memang investasi kita tinggi. Tetapi, fokusnya banyak di sektor padat modal, seperti hilirisasi atau pusat data. Mereka tidak menggunakan begitu banyak karyawan,” jelas Dipo kepada DW Indonesia.

Ia menambahkan, sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik sebenarnya sanggup menyerap jutaan tenaga kerja. Namun, industri ini belum menikmati kemudahan berusaha yang setara, padahal mayoritas pekerja Indonesia masih menggantungkan hidup di sektor informal.

Pengusaha Memilih Wait and See

Antusiasme pemodal asing sejatinya tetap menyala. Survei Bank Dunia mencatat 76 persen perusahaan multinasional di Indonesia berniat menambah modal dalam tiga sampai lima tahun ke depan. Namun, rencana itu tersandung masalah birokrasi (40 persen), infrastruktur digital (34,7 persen), serta keterbatasan pasokan energi dan logistik (masing-masing 30,7 persen).

Ketidakpastian regulasi turut memukul pelaku usaha lama. Dipo mencontohkan keluhan pabrikan otomotif Jepang terkait lambatnya restitusi pajak, serta bongkar-pasang aturan ekspor dan devisa hasil sumber daya alam. Pelemahan nilai tukar rupiah dan gejolak ekonomi global semakin memperkeruh situasi.

“Banyak industri yang sekarang sedang wait and see. Mereka tidak mau ekspansi besar-besaran, paling tidak mereka tidak mau menambah karyawan baru. Bahkan beberapa mempertimbangkan PHK,” ungkap Dipo.

Dominasi BUMN dan Hengsangnya Pemain SPBU Asing

Bank Dunia juga menyoroti ketimpangan kompetisi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta. Saat ini, BUMN menguasai sekitar 40 persen sektor industri nasional dengan sokongan akses pembiayaan mudah, proteksi regulasi, hingga privilese pasar. Dipo menyebut fenomena ini sebagai crowding out—situasi ketika intervensi negara yang terlalu dominan justru memukul mundur minat investor swasta.

Gejala ini terlihat jelas pada gelombang hengkangnya pemain ritel bahan bakar minyak (BBM) asing. Setelah Shell mengalihkan bisnis SPBU mereka dan BP Global Investments Limited melepas saham di PT Aneka Petroindo Raya (APR), kini giliran PT Vivo Energy Indonesia yang melepas 90 persen sahamnya ke APR pada 18 November 2026. Langkah akuisisi ini akan melebur 47 gerai SPBU Vivo ke jaringan BP-AKR secara bertahap mulai 2027.

Dipo memperingatkan bahwa minimnya kompetisi di sektor hilir migas pada akhirnya merugikan konsumen.

“Untuk menciptakan harga yang sehat itu perlu kompetisi. Mungkin ada beberapa hal yang memang perlu dimonopoli pemerintah, tetapi ada juga yang tidak perlu,” tegasnya.

Pekerjaan Rumah di Sektor Energi Hijau dan Logistik

Hambatan serupa juga membelit transisi energi dan rantai pasok pangan:

  • Sektor Energi Surya: Dari total rencana proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komersial berkapasitas 2,4 gigawatt hingga Agustus 2024, pengembang baru memasang 7 persennya hingga kuartal II-2025. Aturan kuota dan regulasi PLN masih menjadi ganjalan utama.
  • Logistik Berpendingin: Kapasitas gudang berpendingin (cold storage) di luar Pulau Jawa baru memenuhi 14 persen kebutuhan pasar. Perizinan berlapis, syarat modal ketat, dan hambatan impor mesin menghambat distribusi ikan, daging, serta pangan segar lainnya.

Peluang Rp 273,8 Triliun Jika Berani Reformasi

Meski menghadapi banyak tantangan, Bank Dunia memproyeksikan peluang besar jika pemerintah berani memangkas hambatan regulasi. Reformasi pada sektor pusat data, PLTS bisnis, dan logistik berpendingin berpotensi menarik investasi swasta tambahan senilai 15 miliar dolar AS atau sekitar Rp 273,8 triliun.

Langkah pembenahan tersebut juga sanggup membuka hingga 300.000 lapangan kerja baru dalam jangka menengah. Pemerintah tentu tetap wajib mengawal pertumbuhan industri baru ini agar ramah lingkungan, terutama dalam mengelola konsumsi listrik dan air pada fasilitas pusat data berskala besar. (**

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA