Prof. Jafar Ahmad Perkenalkan Benevolent Leviathan Saat Kukuh Sebagai Guru Besar IAIN Kerinci

waktu baca 4 menit
Minggu, 22 Nov 2026 12:20 13 admincuitan

SUNGAI PENUH, Cuitan.id – Kekuatan negara harus selalu melayani kepentingan rakyat, melindungi hak warga, dan menjunjung keadilan sosial. Prof. Dr. H. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si., menegaskan pandangan tersebut saat mengukuhkan diri sebagai Guru Besar Ilmu Politik dan Sosial Budaya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada Sabtu (21/11/2026).

Dalam orasi ilmiah bertajuk Benevolent Leviathan: Rekonstruksi Kekuasaan Negara dan Kepemimpinan Masa Depan, Rektor IAIN Kerinci ini mengajak publik memandang kekuasaan negara sebagai sarana membangun keadaban dan kesejahteraan bersama.

Melalui konsep Benevolent Leviathan, Prof. Jafar menolak anggapan bahwa kekuatan negara semata-mata bersandar pada luasnya kewenangan pemerintah atau terjaganya stabilitas politik.

Sebaliknya, negara perlu menanamkan orientasi moral yang jelas dalam setiap langkahnya agar setiap kebijakan dan keputusan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Gagasan ini menawarkan jalan tengah untuk menyeimbangkan ketegasan negara dalam mengelola pemerintahan dengan perlindungan hak-hak warga negara.

“Negara yang kuat tidak cukup hanya efektif secara administratif dan stabil secara politik; negara juga harus memiliki orientasi moral yang jelas mengenai untuk siapa kekuasaan dijalankan,” tulis Prof. Jafar dalam naskah orasi ilmiahnya.

Ia memaparkan bahwa Indonesia memerlukan negara yang tangguh secara kelembagaan guna mengambil keputusan cepat, memecahkan masalah publik, dan menghadirkan pelayanan yang prima. Meski demikian, kapasitas bertindak tersebut harus berjalan beriringan dengan sistem pengawasan yang ketat agar kewenangan pemerintah tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan.

Menurut Prof. Jafar, demokrasi dan negara kuat tidak saling menegasikan, melainkan saling menguatkan melalui institusi yang kokoh, pengawasan yang sehat, dan pertanggungjawaban yang transparan.

“Indonesia membutuhkan negara yang memiliki kapasitas untuk bertindak, tetapi juga memiliki institusi yang mampu membatasi, mengoreksi, dan mempertanggungjawabkan tindakan tersebut,” tegas Prof. Jafar dalam orasinya.

Prof. Jafar juga meluruskan bahwa Benevolent Leviathan tidak menggambarkan negara yang ragu atau lemah menghadapi persoalan. Sebaliknya, negara harus bertindak tegas melawan korupsi, penyalahgunaan wewenang, kekerasan, diskriminasi, dan segala bentuk pelanggaran kepentingan publik. Ketegasan tersebut wajib berpijak pada prinsip negara hukum, prosedur yang adil, serta penghormatan penuh terhadap martabat manusia.

Ia menekankan bahwa aparatur negara harus menegakkan keadilan secara merata tanpa menjadikan hukum sebagai tameng bagi kelompok atau individu tertentu. Negara yang kuat bukan berarti kebal kritik dan pengawasan, melainkan negara yang mampu menjalankan kewenangannya secara konsisten, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain mengulas relasi negara dan kekuasaan, orasi ilmiah ini menyoroti pentingnya kualitas kepemimpinan. Prof. Jafar menilai pemimpin masa depan perlu memadukan visi, integritas, keberanian, kepekaan membaca perubahan, serta ketepatan mengambil keputusan di tengah situasi rumit.

Namun, keberhasilan kepemimpinan tidak boleh berhenti pada karisma atau kemampuan pribadi seorang tokoh, melainkan harus mewujud dalam institusi dan tata kelola yang terus berjalan.

“Kepemimpinan yang baik justru harus mampu membangun sistem yang tetap bekerja, menjaga kualitas pelayanan, dan melindungi kepentingan masyarakat ketika pemimpin tersebut tidak lagi memegang jabatan,” tulis Prof. Jafar.

Pandangan ini menegaskan bahwa jejak terbaik seorang pemimpin terletak pada warisan kelembagaan yang kokoh. Pergantian pejabat tidak boleh menghentikan layanan publik atau mengubah arah kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh sebab itu, penguatan sistem, pembenahan institusi, dan kesinambungan pelayanan menjadi kunci kepemimpinan ke depan.

Dari sudut pandang akademik, Prof. Jafar berharap gagasan Benevolent Leviathan memberi inspirasi nyata bagi para perumus kebijakan di tingkat pusat maupun daerah. Ia memandang ilmu politik memegang peran penting dalam menjelaskan cara membangun, mengatur, dan mengawal kekuasaan agar tetap selaras dengan tujuan bernegara.

“Politik memang menjadi bidang yang saya geluti, tetapi saya bukan seorang politisi,” tulis Prof. Jafar dalam naskah orasi ilmiahnya.

Ia menambahkan bahwa kalangan ilmuwan politik mengemban tanggung jawab untuk menelaah dinamika kekuasaan sekaligus menghadirkan gagasan yang menyehatkan praktik pemerintahan. Hubungan dialogis antara akademisi dan pemegang kekuasaan perlu terus tumbuh agar persoalan publik terurai lewat pendekatan ilmiah dan melahirkan kebijakan yang tepat sasaran.

“Sungguh indah jika para pemegang kekuasaan bersedia duduk berdampingan dengan para ilmuwan, berdiskusi, dan bersama-sama menemukan jalan yang perlu ditempuh dalam menjalankan kekuasaan,” ungkap Prof. Jafar.

Prof. Dr. H. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si., meraih gelar doktor Ilmu Politik dari Universitas Indonesia setelah menjalani sidang terbuka promosi doktor pada 12 Desember 2018 dengan riset tentang politik dinasti dan orang kuat lokal di Jambi. Pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Politik dan Sosial Budaya di IAIN Kerinci menandai tonggak penting bagi penguatan tradisi keilmuan serta pengembangan kajian politik, sosial, dan tata kelola pemerintahan.

Melalui gagasan Benevolent Leviathan, Prof. Jafar mengajak semua pihak melihat kekuatan negara sebagai instrumen keberpihakan kepada rakyat. Negara perlu sigap bertindak sekaligus terbuka terhadap kontrol publik, sementara para pemimpin perlu berani mengambil keputusan sembari membangun sistem yang bertahan lama. Dengan cara itu, kekuasaan hadir bukan sekadar alat mengatur, melainkan jalan mewujudkan keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan bersama. (**

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA