Warga Pertanyakan Kinerja 6 Anggota DPRD Jambi Asal Kerinci-Sungai Penuh

KERINCI, Cuitan.id – Hampir dua tahun menduduki kursi parlemen, enam anggota DPRD Provinsi Jambi dari daerah pemilihan (Dapil) Kerinci dan Sungai Penuh menuai kritik tajam.

Saat ini Masyarakat mulai mempertanyakan keseriusan para wakil rakyat ini dalam memperjuangkan aspirasi dan pembangunan daerah di tingkat provinsi.

Enam legislator yang menjadi sorotan publik tersebut meliputi:

• Afuan Yuza Putra (PAN)
• Rucita Arfiansa (PDI Perjuangan)
• Edminuddin (Gerindra)
• Arwiyanto (PKB)
• Darmaiyansah (Demokrat)
• Amrizal (Golkar)

Keluhan muncul karena mayoritas warga mengaku sangat jarang melihat kehadiran maupun aktivitas mereka di tengah masyarakat. Bahkan, tidak sedikit warga yang kesulitan mengingat siapa saja figur yang mewakili mereka di gedung dewan.

Masyarakat menilai pola komunikasi para anggota dewan ini masih belum maksimal. Seorang warga lokal bernama Amin mengungkapkan kekecewaannya karena merasa tidak memiliki perwakilan yang aktif di tingkat provinsi.

“Kami belum merasakan dampak keberadaan anggota DPRD Provinsi Jambi asal Kerinci-Sungai Penuh. Mereka hanya rajin turun ke lapangan saat butuh suara menjelang pemilu. Setelah terpilih, mereka mendadak sulit dijumpai,” ujar Amin.

Amin menambahkan bahwa warga tidak menuntut kehadiran setiap hari. Namun, masyarakat ingin melihat tindakan nyata yang membuktikan bahwa para legislator benar-benar memahami dan mengawal permasalahan daerah, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pertanian, hingga ekonomi lokal.

Baca Juga

4 hari  lalu

Buka PRESTASI Bersama KPK, Menteri ATR/Kepala BPN Tanamkan Semangat Bekerja Mempermudah Rakyat

55 admincuitan

Pemerhati politik daerah, Yudi, mengamini rendahnya tingkat pengenalan masyarakat terhadap enam anggota DPRD ini. Ia membandingkan kondisi periode ini dengan periode-periode sebelumnya yang dinilai jauh lebih komunikatif.

Yudi menyebutkan beberapa poin penting terkait dinamika ini:

• Popularitas Rendah: Sebagian besar kalangan muda dan pelajar bahkan tidak mengenali nama-nama wakil rakyat dari daerah mereka sendiri.
• Perbandingan Periode: Anggota legislatif periode sebelumnya relatif lebih mudah di akses dan aktif menggelar dialog publik.
• Risiko Sanksi Politik: Jika tidak ada perubahan pola kerja dan komunikasi yang signifikan, para incumbent di prediksi bakal kesulitan meraih kembali kepercayaan pemilih pada ajang pemilu mendatang.

Meski banyak tugas legislatif yang berlangsung di dalam ruangan rapat komisi maupun pembahasan APBD, transparansi publik tetap menjadi kunci utama. Para anggota dewan memiliki ruang besar untuk memanfaatkan media sosial, forum reses, maupun media massa untuk melaporkan hasil kerja mereka kepada konstituen.

Masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh kini menunggu bukti konkret, bukan sekadar janji politik. Momentum kritik ini hendaknya menjadi cermin bagi para wakil rakyat untuk kembali turun ke bawah dan memperjuangkan amanah yang telah di berikan. (**