Cuitan.id – Pemerintah Israel secara sepihak mengambil alih kendali penuh atas kawasan Masjid Ibrahimi di Hebron, Tepi Barat. Langkah agresif ini secara otomatis membatalkan poin-poin penting dalam perjanjian damai yang telah berjalan sejak era 1990-an.
Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, mengumumkan keputusan tersebut pada Selasa (16/6/2026). Melansir laporan Al Jazeera, Smotrich menghapus wewenang Dewan Kota Palestina di Hebron terkait hak perencanaan, zonasi, dan pembangunan di zona H2, wilayah tempat masjid bersejarah tersebut berdiri.
Para pengamat internasional menilai keputusan sepihak ini sebagai langkah yang sangat berbahaya. Direktur Dewan untuk Pemahaman Arab-Inggris (CAABU), Chris Doyle, menegaskan bahwa Hebron merupakan kota paling tegang di Tepi Barat selama bertahun-tahun.
“Segala upaya yang mengubah pengaturan di Hebron demi memperkuat pendudukan Israel membawa risiko yang sangat besar,” ujar Chris kepada Al Jazeera.
Mengapa Masjid Ibrahimi Begitu Penting?
Bagi masyarakat dunia, Masjid Ibrahimi bukan sekadar bangunan fisik. Situs yang berdiri di Kota Tua Hebron ini memiliki nilai sejarah dan spiritual yang sangat mendalam bagi tiga agama samawi: Islam, Kristen, dan Yahudi.
Umat Muslim membangun masjid ini pada Abad Pertengahan di atas kompleks makam kuno yang berusia ribuan tahun. Ketiga agama meyakini bahwa situs ini menjadi tempat peristirahatan terakhir Nabi Ibrahim AS, Nabi Ishaq AS, Nabi Yaqub AS, beserta istri-istri mereka. Umat Yahudi dan Kristen mengenalnya dengan sebutan “Gua para Leluhur” (Cave of the Patriarchs).
Melansir data Middle East Eye, warga Palestina telah memakmurkan situs ini sebagai tempat ibadah umat Islam selama lebih dari 1.400 tahun. Namun, situasi berubah sejak pendudukan Israel pada tahun 1967. Otoritas Israel memperluas akses bagi umat Yahudi dan membangun sebuah sinagoge di lokasi yang sama.
Selama bertahun-tahun, pihak militer Israel terus membatasi ruang gerak warga Muslim yang ingin beribadah di sana. Mulai dari melarang kumandang azan hingga menutup akses masuk secara berkala. Ketegangan berulang inilah yang membuat Hebron membara hingga hari ini.
Dampak Pengambilalihan Sepihak oleh Israel
Keputusan mencaplok wewenang di 20 persen wilayah Hebron ini lahir setelah kabinet keamanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyetujui aturan baru. Aturan tersebut mempermudah pemukim Yahudi membeli tanah di Tepi Barat sekaligus memperluas cengkeraman hukum Israel.
Dalam pidatonya, Smotrich secara terbuka menyatakan bahwa pengambilalihan Hebron bertujuan untuk memperkuat kedaulatan Israel di Tepi Barat. Ia bahkan tidak menutup-nutupi ambisinya untuk menghapus gagasan berdirinya negara Palestina yang merdeka.
Merespons tindakan ini, Kantor Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengecam keras dan menyebutnya sebagai pelanggaran nyata terhadap status politik, hukum Hebron, serta hukum internasional.
Melalui kantor berita WAFA, pihak Kepresidenan Palestina menegaskan bahwa Israel telah merobek perjanjian bersama dan melanggar legitimasi internasional yang melarang perubahan status quo di wilayah pendudukan.
Kini, Palestina menyerukan kepada masyarakat internasional, khususnya mendesak Pemerintah Amerika Serikat, untuk segera mengintervensi situasi dan memaksa Israel membatalkan keputusan yang mengancam perdamaian tersebut. **
Tidak ada komentar