Saudi Siap Normalisasi dengan Israel, Tapi Minta Kejelasan Negara Palestina

WASHINGTON DC, Cuitan.id – Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), kembali menegaskan bahwa Riyadh membuka peluang untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel melalui Abraham Accords. Namun, ia menekankan bahwa pembentukan negara Palestina tetap menjadi syarat utama sebelum kesepakatan itu dapat diwujudkan.

Pernyataan tersebut disampaikan MBS saat bertemu Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di Ruang Oval Gedung Putih, Selasa (18/11/2025) waktu setempat. Pertemuan itu kembali memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan terobosan hubungan Saudi–Israel.

Dalam keterangannya yang dikutip dari AFP dan Al Arabiya, Rabu (19/11/2025), MBS menyatakan bahwa normalisasi tidak bisa terjadi tanpa adanya langkah konkret menuju solusi dua negara.

“Kami ingin menjadi bagian dari Abraham Accords. Namun kami juga ingin memastikan adanya jalan yang jelas menuju solusi dua negara,” tegas MBS.

Ia menambahkan bahwa Saudi akan terus bekerja untuk menciptakan kondisi yang tepat agar proses tersebut bisa segera terwujud.

Dalam kesempatan itu, Trump mengatakan bahwa MBS memiliki “perasaan yang sangat baik” terhadap Abraham Accords. Ketika dimintai tanggapan, Putra Mahkota Saudi menegaskan komitmennya pada perdamaian regional.

“Kami menginginkan perdamaian bagi Israel. Kami menginginkan perdamaian bagi Palestina,” ujarnya.

“Kami ingin keduanya hidup berdampingan secara damai, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk mewujudkannya.”

Abraham Accords merupakan perjanjian yang memfasilitasi normalisasi hubungan antara Israel dengan sejumlah negara Arab. Kesepakatan tersebut pertama kali diinisiasi oleh pemerintahan Trump dan dipuji sebagai pencapaian diplomatik besar.

Hingga kini, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko merupakan negara Arab yang telah bergabung dalam perjanjian tersebut sejak 2020.

Saudi, yang memegang status penting sebagai penjaga dua situs suci Islam dan memiliki pengaruh besar di dunia Arab, dianggap sebagai “hadiah terbesar” bagi perluasan Abraham Accords. Meski demikian, Riyadh berkali-kali menegaskan bahwa tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel sebelum status negara Palestina ditetapkan.

Normalisasi juga dinilai sulit terwujud karena posisi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang selama bertahun-tahun menolak solusi dua negara.

Pemerintahan koalisi yang ia pimpin saat ini didukung kelompok sayap kanan yang tidak hanya menolak berdirinya negara Palestina, tetapi juga mendorong aneksasi wilayah Tepi Barat. ***