Konektivitas Sungai Penuh–Tapan Kian Terbuka, Opsi Flyover dan Terowongan Masuk Kajian
Ilustrasi – Flyover dan Terowongan Sungai Penuh–Tapan. (Foto: AI) SUNGAI PENUH, Cuitan.id – Pemerintah daerah bersama sejumlah instansi terkait kini kembali memperkuat perhatian pada rencana peningkatan konektivitas antara Kota Sungai Penuh dan Tapan, Sumatera Barat. Langkah strategis ini bertujuan untuk memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus menggerakkan roda perekonomian antardaerah.
Dalam rapat koordinasi bersama Pemerintah Kota Sungai Penuh, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jambi, Samsul Riduan, menyampaikan bahwa mereka sedang membahas opsi pembangunan jalur baru.
Pemerintah melirik pilihan konstruksi modern seperti flyover (jalan layang) atau terowongan untuk memangkas jarak tempuh. Kendati demikian, berbagai pihak masih mengkaji opsi tersebut secara mendalam sebelum mengambil keputusan final.
Potensi Besar Wilayah Kerinci dan Sungai Penuh
Samsul menilai jalur penghubung menuju Sumatera Barat ini memegang peran vital bagi kawasan Kerinci dan sekitarnya. Selain memperlancar perjalanan warga, jalur tersebut juga mendongkrak potensi pariwisata lokal yang membanggakan, seperti panorama Gunung Kerinci yang menjulang setinggi 3.805 meter di atas permukaan laut serta hamparan perkebunan teh terbaik.
Tantangan Perizinan dan Kawasan Konservasi
Sebenarnya, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) sudah menyusun dokumen Detail Engineering Design (DED) sepanjang 36 kilometer. Pemerintah bahkan sempat menyiapkan anggaran pembangunannya.
Namun, rencana besar ini membentur kendala perizinan karena jalur lintasan bersinggungan langsung dengan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Oleh karena itu, pemerintah memerlukan koordinasi lintas lembaga yang melibatkan Kementerian Kehutanan, Bappeda, hingga pengelola TNKS.
Pembentukan Tim Gabungan dan Proyeksi 2027
Guna mengatasi berbagai hambatan teknis maupun perizinan, para pemangku kepentingan sepakat membentuk tim kerja gabungan. Tim ini melibatkan Pemkot Sungai Penuh, Pemprov Jambi, BPJN, serta instansi terkait lainnya.
DPRD Provinsi Jambi juga aktif mendorong dukungan dari pemerintah pusat melalui Komisi V DPR RI agar program infrastruktur ini mendapat alokasi anggaran yang memadai. Sementara itu, Bappeda Provinsi Jambi memproyeksikan pelaksanaan kajian teknis secara menyeluruh pada tahun 2027 mendatang.
Apabila terealisasi, kehadiran jalur baru ini tentu membuka babak baru bagi pertumbuhan ekonomi, kelancaran logistik, serta kemudahan akses pariwisata antara Jambi dan Sumatera Barat. (**
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar