Festival Sungai Penuh Disorot, Fadhil: Sukses Seremoni, Belum Tentu Sejahterakan UMKM

waktu baca 3 menit
Minggu, 15 Nov 2026 21:30 21 admincuitan

SUNGAI PENUH, Cuitan.id – Penyelenggaraan Festival Sungai Penuh selalu membawa harapan besar sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan dan ruang ekspansi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Namun, perhelatan yang megah di atas panggung seremoni ini kerap menyimpan kontradiksi tajam pada tataran praktis di lapangan.

Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat kendala akses yang membebani pelaku usaha kecil. Pelaku UMKM dilaporkan harus merogoh kocek mulai dari Rp. 3.000.000 hingga Rp. 6.000.000 untuk mendapatkan fasilitas tenda sarnavil, sementara para pedagang kaki lima (PKL) dibebankan biaya kontribusi sebesar Rp. 500.000.

Jika dibedah secara mendalam kebijakan pembebanan biaya di muka (upfront cost) semacam ini bertolak belakang dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi yang sehat.

Koordinator Daerah BEM Nusantara Provinsi Jambi, Fadhil Ikhsan Mahendra, menegaskan bahwa praktik tersebut menciptakan distorsi ekonomi yang merugikan rakyat kecil.

“Praktik pungutan biaya lapak hingga jutaan rupiah bagi UMKM dan pedagang kaki lima di Festival Sungai Penuh secara empiris membuktikan bahwa narasi peningkatan kesejahteraan rakyat kecil hanyalah ilusi statistik, karena alih-alih mendongkrak pertumbuhan ekonomi, kebijakan tersebut justru membebani modal usaha dan memicu kegagalan pasar yang nyata di lapangan,” ujar Fadhil.

Mengacu pada esensi pemikiran dalam Prinsipil Ekonomi, ada beberapa poin krusial yang merusak esensi agenda ini antara lain,  Rusaknya Insentif dan Hambatan Buatan (Artificial Barriers to Entry) Buku Prinsipil Ekonomi mengajarkan bahwa insentif yang benar adalah yang memudahkan pelaku ekonomi untuk memproduksi dan berpartisipasi secara adil.

Ketika pedagang kecil disambut dengan biaya lapak yang tinggi sebelum mereka sempat berjualan, hal ini berubah menjadi tembok buatan yang menghambat akses mereka ke pasar. Alih-alih merangsang pertumbuhan, kebijakan ini justru mematikan minat dan kemampuan UMKM untuk tumbuh.

Seringkali penyelenggara mengklaim kesuksesan sebuah event dari perputaran uang atau keramaian visual yang terlihat di permukaan (sukses seremoni). Namun, merujuk pada analisis ekonomi, Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diukur dari seberapa besar nilai tambah (value creation) yang dinikmati oleh pelaku usahanya.

Jika modal pedagang tergerus habis hanya untuk membayar sewa lapak yang mahal, yang “tumbuh” bukanlah kesejahteraan, melainkan ketimpangan dan ilusi statistik belaka.

Beban biaya sewa yang besar memaksa pedagang berada dalam posisi dilematis. menanggung kerugian modal atau menaikkan harga jual produk di luar kewajaran. Ketika harga naik, daya beli konsumen di dalam arena festival akan merosot.

Inilah bentuk kegagalan pasar yang dijelaskan dalam literatur ekonomi dasar, intervensi atau tata kelola yang buruk justru merusak efisiensi transaksi yang seharusnya saling menguntungkan (win-win).

BEM Nusantara Jambi berharap kajian berbasis literatur ekonomi ini dapat menjadi bahan refleksi bersama agar pembangunan dan kebijakan di Kota Sungai Penuh ke depan benar-benar berlandaskan keadilan dan kesejahteraan yang nyata. (**

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA