MenPAN-RB Rini Widyantini Perkuat Pengawasan Lewat SAKP

JAKARTA, Cuitan.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Rini Widyantini, menjelaskan peran strategis KemenPAN-RB dalam memastikan efektivitas program-program pemerintah.

Ia menegaskan bahwa kementeriannya kini telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) sebagai alat utama untuk memantau pelaksanaan kebijakan.

Dalam wawancara bersama Jejak Pradana yang tayang di detikcom pada Jumat (21/11/2025), Rini mengatakan bahwa SAKP berfungsi untuk memastikan setiap rencana dan anggaran pemerintah berjalan sesuai ketentuan.

“Kami akan melakukan penilaian kinerja untuk melihat bagaimana perencanaan dilaksanakan sesuai penganggaran. Ini kami sinergikan dengan Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Rini menambahkan bahwa SAKP terus dikembangkan agar dapat menjadi instrumen yang lebih kuat dalam memastikan seluruh program pemerintah berjalan tepat sasaran.

Setelah penilaian kinerja diterapkan, KemenPAN-RB juga melakukan penguatan pada proses penetapan tunjangan kinerja (tukin) bagi instansi pemerintah. Rini menjelaskan bahwa kementeriannya memegang peran penting dalam menilai dan menentukan pemberian tunjangan tersebut.

“Penilaian ini kami kaitkan dengan pemberian tunjangan kinerja. Tujuannya agar kinerja instansi selaras dengan perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa kerja sama dengan Bappenas juga dilakukan untuk memastikan konsistensi antara target pembangunan dan realisasi kinerja.

Rini juga mengungkapkan langkah penting lainnya, yaitu penerapan sistem clearance digital bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Lewat mekanisme ini, instansi pemerintah tidak lagi diperbolehkan membuat aplikasi secara tiba-tiba tanpa proses verifikasi.

“Kami bersama Komdigi melakukan clearance agar tidak semua pihak tiba-tiba membuat aplikasi. Ini penting untuk mengurangi potensi kebocoran anggaran,” kata Rini.

Pengendalian ini juga dinilai membantu memperbaiki tata kelola digital pemerintah serta memastikan bahwa pengembangan aplikasi lebih terarah.

Selain penguatan sistem kinerja dan digitalisasi, Rini menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) tetap menjadi prioritas dalam reformasi birokrasi.

“Ada beberapa peran besar yang sedang dan terus kami jalankan, termasuk penguatan SDM sebagai fondasi reformasi,” tutupnya. ***