Rencana WFH Nasional 2026 Disorot DPR, Ini Alasannya

Cuitan.id – Rencana pemerintah menerapkan Work From Home (WFH) untuk ASN dan pekerja swasta pada April 2026 mendapat sorotan dari DPR RI. Kebijakan ini muncul sebagai respons atas lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Anggota DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Khozin, meminta pemerintah melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan tersebut. Ia menegaskan pemerintah harus mengukur dampak WFH terhadap layanan publik, efisiensi BBM, dan kondisi ekonomi masyarakat.

Khozin menekankan pentingnya penggunaan data lapangan yang akurat. Ia mengingatkan pengalaman Indonesia saat pandemi Covid-19 2020–2021 sebagai bahan evaluasi penting dalam merancang kebijakan baru ini.

Ia juga menilai penerapan WFH satu hari dalam sepekan belum tentu memberi dampak besar terhadap penghematan BBM. Menurutnya, pemerintah perlu merancang kebijakan berbasis kebutuhan tiap daerah, terutama kota besar dengan mobilitas tinggi seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Depok.

Selain itu, Khozin mendorong pemerintah daerah mempercepat pengembangan transportasi publik yang nyaman dan efisien. Ia menilai penggunaan transportasi umum oleh ASN dan pekerja swasta bisa menekan konsumsi BBM sekaligus mengurangi polusi udara.

Di sisi lain, pemerintah melaporkan rencana WFH ini kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah antisipasi dampak krisis energi global, terutama terkait jalur distribusi di Selat Hormuz.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut WFH satu hari berpotensi menekan konsumsi energi operasional hingga 20 persen. Pemerintah kini menyiapkan Surat Edaran (SE) sebagai dasar hukum penerapan kebijakan tersebut di seluruh instansi. **