Perbedaan Awal Ramadhan 2026 di Indonesia, Ini Penjelasan Metodenya

JAKARTA, Cuitan.id – Potensi perbedaan penetapan awal Ramadhan kembali berpeluang terjadi di Indonesia pada tahun 2026. Hal ini disebabkan oleh perbedaan metode yang digunakan oleh organisasi kemasyarakatan Islam dan pemerintah dalam menentukan awal bulan suci Ramadhan.

Sejumlah organisasi Islam telah menetapkan jadwal awal puasa berdasarkan metode hisab, sementara organisasi lainnya masih menunggu hasil rukyatul hilal serta keputusan resmi pemerintah melalui Sidang Isbat Kementerian Agama (Kemenag) RI.

Kondisi ini menjadi perhatian publik karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah umat Islam secara nasional.

Perbedaan Metode Penentuan Awal Ramadhan

Perbedaan penetapan awal Ramadhan merupakan realitas yang telah lama terjadi dalam dinamika keilmuan Islam di Indonesia. Keragaman pandangan ini muncul dari perbedaan dalam memahami dalil syariat serta metode pengambilan hukum (istinbath).

Muhammad Nasri, Lc., MA, Penghulu Muda KUA Kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar, menjelaskan bahwa sebagian organisasi Islam menggunakan metode hisab Wujudul Hilal. Melalui perhitungan astronomi, awal Ramadhan dapat ditetapkan apabila posisi hilal dinilai telah berada di atas ufuk, meskipun belum dilakukan pengamatan langsung.

Di sisi lain, terdapat organisasi Islam yang mengedepankan metode rukyatul hilal. Dalam pendekatan ini, hisab digunakan sebagai panduan awal, namun keputusan akhir tetap menunggu hasil pengamatan hilal secara langsung di lapangan.

Metode rukyat menempatkan observasi visual sebagai penentu utama masuknya awal bulan Ramadhan, dengan hisab berfungsi sebagai pendukung teknis.

Peran Pemerintah dalam Penetapan Awal Ramadhan

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama menggunakan kombinasi metode hisab dan rukyatul hilal sebagaimana diatur dalam Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004.

Data hisab dijadikan sebagai informasi awal yang kemudian dikonfirmasi melalui proses rukyatul hilal. Seluruh hasil tersebut dibahas bersama organisasi Islam, para pakar astronomi, serta perwakilan negara sahabat dalam Sidang Isbat.

Selain itu, pemerintah juga terus mensosialisasikan metode imkanur rukyat sebagai upaya mencari titik temu bersama dalam penentuan awal Ramadhan di Indonesia.

Keputusan Pemerintah Demi Kemaslahatan Umat

Perbedaan pendapat dalam fikih merupakan hal yang wajar dan telah berlangsung sejak masa para ulama terdahulu. Namun, dalam persoalan yang menyangkut kepentingan umat secara luas, keputusan pemerintah dinilai penting untuk ditaati demi menjaga ketertiban dan persatuan.

Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa keputusan pemerintah bersifat mengikat dan dapat menghilangkan perbedaan pendapat. Imam al-Syarwani menjelaskan bahwa perselisihan penentuan awal Ramadhan berlaku selama pemerintah belum menetapkan keputusan resmi.

Namun, ketika keputusan telah diambil, maka seluruh umat dianjurkan untuk mengikutinya demi kemaslahatan bersama.

Prinsip Kemaslahatan dan Praktik di Negara Lain

Prinsip al-maslahah al-‘ammah atau kemaslahatan umum menjadi landasan penting dalam pengambilan kebijakan publik. Kaidah fikih menyebutkan bahwa kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemanfaatan bersama.

Sebagai contoh, di Mesir hanya lembaga resmi Dar Al Ifta yang memiliki kewenangan menetapkan awal Ramadhan. Kebijakan ini diterapkan untuk menghindari kebingungan dan perbedaan di tengah masyarakat.

Penetapan Awal Ramadhan 2026

Dalam konteks penetapan awal Ramadhan 2026, keputusan pemerintah melalui Kementerian Agama RI menjadi rujukan utama. Ketetapan tersebut memiliki kekuatan mengikat dan diharapkan mampu menyatukan umat Islam di Indonesia.

Pemerintah diharapkan terus berperan sebagai penengah agar perbedaan pandangan tidak berujung pada perpecahan. Dengan berada dalam satu wilayah hukum yang sama, umat Islam di Indonesia diharapkan dapat memulai dan mengakhiri ibadah Ramadhan secara bersama-sama demi menjaga persatuan dan ketenangan sosial. ***