Tunda Penerimaan CPNS, Pemprov Jambi Fokus Selesaikan Ribuan PPPK

Cuitan.id – Masyarakat Jambi yang mengharapkan pembukaan lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tampaknya harus menahan diri. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi memastikan bahwa mereka belum akan membuka formasi baru untuk penerimaan CPNS dalam waktu dekat.

Daripada membuka lowongan baru, Pemprov Jambi memilih untuk menyelesaikan penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Fokus utama pemerintah saat ini adalah memperjelas nasib ribuan tenaga honorer yang masih tersisa.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Sudirman, menegaskan bahwa pihaknya belum mengajukan usulan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) baru ke pemerintah pusat.

“Kami belum memiliki formasi untuk kebutuhan ASN di Pemprov Jambi, sehingga kami belum mengajukannya. Pemerintah pusat memegang wewenang mutlak terkait penerimaan PPPK maupun ASN, sehingga daerah tidak bisa bergerak leluasa,” ujar Sudirman.

Penjelasan ini langsung menjawab simpang siur di tengah masyarakat mengenai kepastian rekrutmen CPNS daerah tahun ini.

Alasan Di Balik Penundaan: Aturan Pusat dan Beban Anggaran

Sudirman menjelaskan bahwa keputusan ini mengacu pada kebijakan nasional serta kondisi keuangan daerah yang kini menjadi pertimbangan utama. Pemerintah daerah tidak memiliki hak untuk membuka formasi secara mandiri tanpa restu dari pusat.

Saat ini, Pemprov Jambi memikul tanggung jawab besar untuk menyelesaikan status sekitar 6.438 pegawai yang masuk dalam skema PPPK paruh waktu. Ribuan tenaga honorer ini menjadi prioritas utama penataan kepegawaian daerah.

Oleh karena itu, pemerintah daerah memilih untuk mengerem rekrutmen baru demi menyesuaikan kapasitas anggaran.

Langkah taktis ini juga berkaitan erat dengan target nasional. Pemerintah pusat mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk menekan belanja pegawai hingga maksimal 30 persen dari APBD pada tahun 2027 nanti.

Saat ini, porsi anggaran untuk belanja pegawai di Pemprov Jambi masih menyentuh angka 38 persen. Angka tersebut masih berada jauh di atas batas aman yang ditetapkan oleh pusat.

“Kami wajib memangkas belanja pegawai hingga menyentuh angka 30 persen pada tahun 2027. Di sisi lain, kami juga memikul tanggung jawab besar untuk menuntaskan masalah PPPK ini,” pungkas Sudirman.

Kebijakan ini tentu memicu perhatian luas, terutama bagi para pencari kerja yang telah lama menanti seleksi CPNS di Jambi. Namun untuk sementara waktu, Pemprov Jambi akan tetap mengarahkan energinya demi kesejahteraan tenaga honorer yang ada dan efisiensi anggaran daerah. **