Fasilitas Sekolah Nihil, Anggaran Pendidikan Kerinci 2026 Habis untuk Birokrasi?

Cuitan.id – Masyarakat Kabupaten Kerinci kini tengah mempertanyakan kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola dana pendidikan pada tahun 2026 ini.

Hal ini di karenakan, di saat banyak anak-anak sekolah di pelosok desa harus belajar dengan fasilitas seadanya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) justru lebih banyak mengalir untuk mendanai urusan birokrasi dan administrasi.

Kondisi lapangan menunjukkan realitas yang memprihatinkan. Banyak warga mengeluhkan ruang kelas yang rusak, ruang belajar yang sempit, hingga minimnya fasilitas penunjang.

Namun, struktur anggaran yang ada justru memprioritaskan belanja aparatur daripada perbaikan nyata untuk para siswa.

Ratusan Miliar untuk Gaji, Dana Fasilitas Siswa Malah Nol Rupiah

Berdasarkan data yang terhimpun, Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci mengalokasikan dana yang sangat fantastis, yakni sekitar Rp297,4 miliar. Sayangnya, angka jumbo tersebut habis untuk membayar gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta operasional kantor.

Sebaliknya, program-program vital yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan harian siswa justru tidak mendapatkan anggaran sama sekali alias nol rupiah. Tahun ini, pemerintah daerah tercatat tidak menganggarkan:

• Pembangunan ruang kelas baru dan unit sekolah baru.

• Rehabilitasi sekolah dengan tingkat kerusakan sedang maupun berat.

• Pengadaan perlengkapan peserta didik serta buku teks dan non-teks untuk siswa.

• Alat praktik dan alat peraga untuk Pendidikan Anak Usia Dan (PAUD).

Padahal, sekolah-sekolah di wilayah pelosok Kerinci sangat membutuhkan bantuan fisik ini agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan layak dan aman.

Rapat dan Administrasi Tetap Jalan Terus

Meskipun memangkas habis anggaran pembangunan fisik sekolah, pemerintah daerah tampaknya tidak ragu mengeluarkan dana puluhan juta untuk keperluan administratif. Beberapa pos anggaran yang tetap berjalan lancar antara lain:

• Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD: Rp99,5 juta.

• Dukungan sistem pemerintahan berbasis elektronik: Rp102,5 juta.

• Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah: Rp40 juta.

• Koordinasi penyusunan RKA-SKPD: Rp30 juta.

Ironisnya, program yang mendukung kelestarian budaya lokal seperti revitalisasi dan penyusunan modul bahasa daerah justru harus gigit jari karena tidak mendapatkan alokasi dana sama sekali. Pola lama ini menunjukkan bahwa urusan administrasi masih berada di atas pemenuhan hak dasar pendidikan anak-anak Kerinci.

Aktivis Muda Tuntut Evaluasi Total dan Peran Nyata DPRD

Kondisi ini memicu reaksi keras dari aktivis muda Kerinci, Yopi Afrizal. Ia menilai Pemerintah Kabupaten Kerinci gagal melihat skala prioritas dan menutup mata terhadap kebutuhan nyata para siswa di lapangan.

“Kita sangat prihatin melihat struktur APBD pendidikan Kerinci tahun 2026. Ketika ruang kelas baru, rehabilitasi sekolah, dan buku siswa tidak ada, anggaran untuk rapat dan administrasi justru sangat besar. Ini membuktikan orientasi kebijakan kita masih sangat birokratis dan belum berpihak pada murid,” ujar Yopi pada Minggu (17/05/2026).

Yopi menambahkan bahwa jika anggaran pendidikan hanya habis untuk membiayai sistem, maka kualitas pendidikan di Kerinci tidak akan pernah maju. Ia mendesak Dinas Pendidikan untuk segera mengubah prioritas kerja mereka.

Tak hanya itu, ia juga meminta DPRD Kabupaten Kerinci tidak tinggal diam dan menjalankan fungsi pengawasan dengan tegas, bukan sekadar menjadi pemberi persetujuan formal.

Hingga berita ini tayang, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Isra Kamar, belum memberikan respons atau keterangan resmi terkait ketimpangan alokasi anggaran tersebut. **