OPD Kerinci Keluhkan Proyek Pokir DPRD Membebani Anggaran

KERINCI, Cuitan.id – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci dikabarkan mengeluhkan banyaknya paket proyek hasil pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD yang masuk ke masing-masing dinas.

Keluhan tersebut muncul lantaran sebagian besar dinas merasa terbebani oleh banyaknya usulan proyek pokir yang harus diakomodasi. Kondisi ini semakin sulit di tengah situasi keuangan daerah yang sedang mengalami efisiensi anggaran.

Salah satu pejabat di lingkup Pemkab Kerinci yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa proyek-proyek pokir kini mendominasi alokasi kegiatan di sejumlah dinas. Akibatnya, ruang untuk menjalankan program prioritas pelayanan publik menjadi semakin terbatas.

“Sekarang hampir semua dinas ada proyek pokir. Kami jadi kesulitan mengatur program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, karena harus menyesuaikan dengan pokir dari anggota dewan,” ujarnya kepada Cuitan.id.

Fenomena ini kemudian menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai sejauh mana komitmen dan kinerja anggota DPRD Kabupaten Kerinci dalam memperjuangkan kepentingan publik dibanding kepentingan politik.

Tak hanya itu, isu lain juga mencuat bahwa pembahasan APBD Perubahan (APBDP) Tahun 2025 sempat mengalami keterlambatan. Informasi yang beredar menyebut adanya tarik ulur antara pihak legislatif dan eksekutif terkait permintaan tambahan alokasi pokir dari sejumlah anggota dewan.

Masyarakat berharap agar persoalan ini dapat diselesaikan secara transparan dan profesional, sehingga pelayanan publik tidak terganggu dan pembangunan daerah tetap berjalan sesuai kebutuhan warga, bukan karena kepentingan politik semata. (**)