Pedagang Kincay Plaza Tolak Biaya Ganti Meteran Rp1,5 Juta

SUNGAI PENUH, Cuitan.id – Ratusan pedagang di Kincay Plaza, Kota Sungai Penuh, Jambi, mengeluhkan kebijakan mendadak penggantian meteran listrik pascabayar ke prabayar (token) dengan biaya mencapai Rp1,5 juta per kios.

Para pedagang mengaku kaget karena kebijakan ini di berlakukan tanpa koordinasi atau sosialisasi sebelumnya. Banyak pedagang kecil merasa terbebani, apalagi di tengah penurunan daya beli masyarakat.

Baca Juga

2 minggu  lalu

Air PDAM Tirta Khayangan Diduga Tercemar Limbah, Warga Gatal dan Diare

1724 admincuitan

“Kalau tidak diganti, listrik di kios kami akan diputus. Tapi biaya Rp1,5 juta itu sangat berat bagi kami,” keluh salah satu pedagang yang enggan disebutkan namanya, Kamis (25/10). Ia menambahkan, pendapatan harian sering kali belum cukup menutupi modal usaha.

Protes pedagang makin meluas setelah beredar kabar bahwa pembayaran penggantian KWH di lakukan melalui sebuah biro berinisial D, yang di duga memiliki kedekatan dengan tim sukses Alfin-Azhar. Pedagang mempertanyakan transparansi dana listrik yang selama ini di bayarkan.

“Selama ini kami bayar listrik ke biro, katanya sudah termasuk biaya pemakaian. Tapi sekarang di suruh ganti ke token dan bayar lagi Rp1,5 juta. Kami jadi bertanya-tanya, uang yang kami setor tiap bulan itu ke mana?” kata pedagang lainnya.

Baca Juga

5 hari  lalu

8 Tanda Ginjal Kotor yang Perlu Diwaspadai

267 admincuitan

Manajer PLN ULP Sungai Penuh, Eko Pitono, membenarkan proses penggantian meteran di kawasan Kincay Plaza. Namun, ia menegaskan listrik di area tersebut bukan aset PLN secara langsung.

“Selama ini listrik di kios pedagang tidak pernah di bayar ke PLN. Kami mendorong penggantian ke sistem token, tapi perlu di pahami listrik di Kincay Plaza milik pengelola plaza, bukan PLN,” ujar Eko.

Pernyataan ini menimbulkan tanda tanya baru mengenai aliran dana pembayaran listrik yang selama ini di setorkan pedagang.

Hingga berita ini di turunkan, pihak pengelola Kincay Plaza belum memberikan keterangan resmi. Para pedagang berharap pemerintah turun tangan agar kebijakan ini tidak menambah beban ekonomi di tengah kondisi yang sulit. (*)