7 Warga Yang Demo PLTA Kerinci Dibebaskan Polisi

KERINCI, Cuitan.id – Tujuh warga Desa Pulau Pandan dan Karang Pandan yang sempat diamankan polisi saat aksi demo di pintu masuk PLTA Kerinci, Danau Kerinci, akhirnya dibebaskan pada Senin (26/8/2025).

Pembebasan itu berlangsung setelah Bupati Kerinci, Monadi, turun langsung berdialog dengan massa aksi yang sebelumnya memblokade Jalan Nasional Kerinci–Jambi.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Kodim Kerinci Meriahkan HUT RI ke-80 dengan Permainan Rakyat

1179 admincuitan

“Saya menjaminkan diri untuk melepaskan tujuh orang yang ditangkap terkait pengerusakan alat berat,” ujar Monadi saat menemui warga.

Ketujuh warga yang diamankan masing-masing bernama Matharis, Tambrin, Mujahidin, Wahidin, Pradilan Sandi, Prantono, dan Jondailani. Mereka dipulangkan pada Minggu malam (24/8/2025) setelah ditahan sejak Jumat (22/8/2025).

Konflik bermula dari kompensasi pengerukan sungai dan ganti rugi lahan terkait proyek PLTA Kerinci. Pemerintah bersama perusahaan telah menetapkan ganti rugi sebesar Rp5 juta per kepala keluarga (KK). Namun, sebagian warga menolak dan menuntut hingga Rp300 juta per KK.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Paskibraka Nasional dan Provinsi Disambut Wako Alfin

1307 admincuitan

Hingga kini, tercatat 625 KK telah menerima kompensasi, terdiri dari 279 KK di Desa Pulau Pandan dan 346 KK di Desa Karang Pandan.

“Sebagian warga tidak menerima ganti rugi Rp5 juta, tetapi meminta Rp300 juta per KK. Pihak perusahaan tidak sanggup memenuhi tuntutan itu,” tegas Monadi.

Monadi mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga ketertiban dan tidak mengganggu keberlangsungan proyek PLTA. Menurutnya, PLTA Kerinci merupakan objek vital nasional yang berperan penting dalam penyediaan energi bersih untuk Provinsi Jambi dan sekitarnya.

“Demo itu hak masyarakat, tapi jangan sampai merusak fasilitas umum. Semua ada aturannya,” kata Monadi.

Pembebasan ketujuh warga dilakukan dengan sejumlah kesepakatan, salah satunya larangan melakukan pemblokiran jalan maupun perusakan fasilitas umum. Pemerintah daerah bersama Tim Terpadu yang terdiri dari Pemda, Kepolisian, TNI, dan Kejaksaan akan terus membangun dialog dengan warga.

“Ke depan kami berharap penyelesaian konflik berjalan damai tanpa aksi anarkis,” pungkas Monadi. (*/HS)